Pertamina Di tolak Oleh DPR mengakuisisi PGN

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan supaya PT Pertamina mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara ). "Sangat tidak masuk akal, karena rencana yang begitu strategis dan melibatkan dua BUMN besar hanya diputuskan dalam beberapa pekan," kata Ketua DPR Marzuki Alie melalui keterangan resmi, Sabtu, 18 Januari 2014, malam.

Politikus Partai Demokrat tersebut menganggap Dahlan tidak memperhitungkan dampak dari langkah tersebut. Menurut Marzuki, isu akuisisi oleh Pertamina dalam beberapa bulan belakangan ini telah membuat saham PGN anjlok sehingga kapitalisasinya turun hingga puluhan triliun rupiah.

Marzuki mengatakan kementerian seharusnya mampu mengelola informasi dengan baik agar tidak merugikan pemegang saham PGN. Dia menuturkan, para Dana Pensiun terpaksa cut lost sehingga rugi. Marzuki pun mempertanyakan ganti rugi untuk dana pensiun. "Kalau investor minoritas menuntut, siapa yang akan menanggung?" katanya. Sebelumnya, Dahlan yakin isu akuisisi tidak tekan saham PGN.

Marzuki mengatakan pantang melontarkan kebijakan tanpa pertimbangan matang, terlebih yang melibatkan perusahaan publik. "Perlu dicermati siapa yang mendapatkan untung atas kerugian pemegang saham publik yang sudah lama memiliki saham PGN," kata Marzuki. "BUMN jangan dipakai spekulasi." Pemerintah masih membahas rencana tersebut.

MARIA YUNIAR

Sumber : TEMPO

Incar Rp 15 Triliun, ADHI Bangun 5 Hotel dari Bekasi Sampai Medan

Jakarta -PT Adhi Karya Tbk (ADHI) terus menggenjot kenaikan pendapatan di tahun ini dengan target mencapai Rp 15 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari total pendapatan perseroan di tahun 2013 yang hanya Rp 10 triliun.

Kenaikan pendapatan ini juga dibarengi dengan target naiknya laba bersih tahun ini yang ditargetkan bisa di angka Rp 600 miliar atau lebih tinggi dari perolehan laba bersih di tahun 2013 yang hanya Rp 407 miliar.

Direktur Utama Kiswodarmawan mengatakan, untuk mencapai target pendapatan tersebut, perseroan saat ini tengah menggarap beberapa proyek, diantaranya pembangunan 5 hotel yang tersebar di Blok M, Bekasi, Semarang, Surabaya, dan Medan.

"Kita lagi bangun beberapa proyek tahun ini. Ada juga yang bisa beroperasi tahun ini," ujar Kiswo kepada detikFinance di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Kiswo menyebutkan, untuk pembangunan 5 hotel tersebut, perseroan telah merogoh kocek sedikitnya Rp 150 miliar untuk masing-masing hotel. Dananya 30% diambil dari kas perseroan, sementara 70% diperoleh dari pinjaman perbankan.

"Investasi per hotel Rp 150 miliar, 30 persen kas, sisanya perbankan 70 persen, ada dari beberapa perbankan salah satunya Mandiri," ujar dia.

Dia merinci, untuk pembangunan hotel di Blok M, perseroan telah menyediakan lahan seluas 4000 meter persegi. Hotel bintang 4 ini dinamai Grand Dhika dengan jumlah kamar 253 unit.

"Blok M sudah jalan. Sedang konstruksi, investasi sendiri. Bintang 4 ada meeting room, function room, kira-kira soft launching Desember 2014, langsung operasi," jelasnya.

Sementara untuk hotel Grand Dhika di Medan baru akan digarap di awal tahun 2015. Hotel bintang 3 ini nantinya akan punya kamar sedikitnya 170 unit.

"Medan lagi preparation lokasi, ini pakai tanah yang ex kantor Adhi Karya," ucapnya.

Sedangkan untuk Hotel Grand Dhika di Semarang akan dibangun sedikitnya 120 kamar dengan luas lahan 2.500 meter persegi. Perseroan juga tengah merampungkan pembangunan hotel bintang 3 di Bekasi dengan sedikitnya 150 kamar.

"Lagi tahap konstruksi. Ini mixed use," kata Kiswo.

Selain itu, perseroan juga punya lahan seluas 1,6 hektar di daerah Surabaya. Dari luasan lahan itu, sekitar 4.000 meter persegi akan digunakan untuk pembangunan hotel dengan 250 kamar.

"Surabaya dibangun setelah program hotel-hotel tadi selesai, ini hotel bintang 4," pungkasnya.

Sumber : DETIK

Lebih dari Tiga Jam SBY Rapat di Cikeas

TEMPO.CO, Bogor -Hingga menjelang pukul 20.00 WIB, rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 11 Januari 2014, belum usai. Rapat membahas pelarangan ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini dimulai pukul 17.00.
Sejumlah menteri diketahui telah mendatangi Cikeas setengah jam sebelum rapat dimulai. Mereka antara lain Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Tampak juga Wakil Presiden Boediono yang tiba di Cikeas sekitar pukul 16.45.
Adapun peraturan pelarangan ekspor mineral mentah ini bakal resmi diberlakukan Ahad, 12 Januari 2014, besok. Selain dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pelarangan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012.
Beleid tersebut menyebutkan bahwa semua perusahaan tambang tak boleh lagi melakukan ekspor mineral mentah per 2014. Perusahaan-perusahaan itu harus lebih dulu membangun smelter untuk pemurnian mineral hasil tambangnya sebelum diekspor.
Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan pendapatan negara bakal berkurang jika pelarangan ekspor mineral mentah diberlakukan. Dia memperkirakan pendapatan yang hilang mencapai Rp 10 triliun. "Itu berasal dari pajak, royalti, dan bea keluar," kata dia di kantornya, Jumat kemarin.
PRIHANDOKO

Sumber : TEMPO

PERAN EKONOMI ISLAM SANGAT PENTING

GELIAT ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Masyarakat masih belum banyak yang menyadari pentingnya penerapan ekonomi berbasis Islam.

Melalui Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!), pemerintah berharap cita-cita menjadi pusat ekonomi Islam dunia dapat terealisasi di masa mendatang. Praktik ekonomi syariah dianggap memiliki banyak keuntungan. Melalui sistem keuangan ini manfaat bukan hanya dapat dirasakan langsung bagi nasabah, melainkan juga pemerintah.

Di tengah gejolak krisis global saat ini, sistem perekonomian Islam sukses membuktikan peranannya bertahan di tengah pusaran krisis. Mengingat berbagai kepentingan itu, pemerintah meluncurkan program Gres! belum lama ini. Bersama Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), pembentukan Gres! bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perekonomian Islam.

Gres! diharapkan mampu meningkatkan akselerasi masyarakat pada ekonomi syariah. Di era globalisasi seperti saat ini, seolah jalan perekonomian semua negara ingin dikendalikan dalam satu sistem secara global. Akibatnya, jika terdapat satu negara mengalami krisis ekonomi dipastikan dampaknya akan merembet ke seluruh negara. Hal itu sudah beberapa kali terjadi, seperti yang baru saja dialami sejumlah negara di Eropa.

Karena itu, perekonomian syariah dinilai tepat untuk mengatasi dampak pengaruh krisis global. Sistem ini tidak berjarak dari sistem riil sehingga terhindar dari aksi spekulan yang acap menimbulkan gejolak pada sistem keuangan dunia.

Kelebihan praktik ekonomi syariah menurut Ketua PKES Halim Alamsyah, sejak pertama kali kemunculan perbankan syariah sistem ini terus mengalami perkembangan hingga kini mulai merambah ke sektor riil. “Gres! digagas tidak lain untuk mendorong kesadaran kolektif para pemangku kepentingan syariah untuk bahu membahu agar ekonomi syariah bisa menjadi gaya hidup masyarakat,” ucap Halim.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo selaku penasihat program Gres! menjelaskan, perekonomian syariah telah menunjukkan kapabilitasnya bertahan dari krisis. Hal ini dikarenakan sistem ini sejak semula telah menghindarkan diri dari bahaya spekulasi. Menurut dia, sub-sektor perbankan syariah di Indonesia menampilkan tingkat pertumbuhan aktiva yang cukup mengesankan yaitu 38 persen per tahun dengan 11,7 juta rekening. “Karena itu, sudah sepatutnya pengembangan ekonomi syariah menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional,” urai Agus.

Menurut hasil penelitian Thomson Reuters bertajuk State of the Global Islamic Economy: 2013 Report, Indonesia masuk sebagai salah satu pasar perekonomian Islam yang potensial. Indonesia menduduki peringkat ke-5 dengan ukuran potensi sebesar USD375 miliar pada 2012, berada di bawah Turki (USD775 miliar), Iran (USD512 miliar), Arab Saudi (USD461 miliar), dan Uni Emirat Arab (USD381 miliar).

Sedangkan, di kategori Top Current Islamic Finance Market , Indonesia berada di peringkat ke-9, dengan USD33 miliar. Posisi ini berada di bawah Turki (USD38 miliar), Bahrain (USD47 miliar), Qatar (USD71 miliar), Kuwait (USD81 miliar), Uni Emirat Arab (USD118 miliar), Iran (USD185 miliar), dan Saudi Arabia (USD270 miliar). Sementara, peringkat pertama diduduki Malaysia, dengan USD412 miliar.

Di dalam negeri, Bank Mandiri dan Bank BRI menjadi pemain kunci perbankan Islam global. Dalam laporan Thomson, Indonesia, Turki, maupun Pakistan memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Sayangnya, hingga tahun lalu tingkat penetrasi negara- negara ini hanya tumbuh satu digit.

Thomson memperkirakan, ketiga negara OKI ini akan terus tumbuh hingga mencapai USD4,1 triliun tahun ini. “Hal ini terkait dengan populasi muslim mereka yang berjumlah besar,” tulis laporan tersebut. (Koran SINDO//wdi).

Sumber : SYARI'AH